Contoh Legal Opinion

 

contoh

Kepada Yth.

PT. Sembada Perdana

Jakarta



Melalui Direksi PT. Sembada Perdana

Dengan hormat,

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) Atas PT. Sembada Perdana Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Sembada Perdana

Saya, Hany Wulandari, SH, Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal, selaku partner pada dan mewakili kantor hukum Arteri Dahlan Associates yang telah ditunjuk oleh PT. Sembada Perdana berdasarkan suratnya tertanggal 3 Februari 1995 Nomor Register 23/STTD-KH/PM/1993 No. 906 untuk memberikan Pendapat Segi Hukum untuk tujuan dalam rangka Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat dengan jumlah sebanyak 5.000.000 (lima juta) sahamnya dengan harga perdana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per saham.

Penawaran dan penjualan saham ini dilakukan dengan cara melaksanakan penawaran umum kepada masayarakat saham baru atas nama yang ditawarkan dalam penawaran umum ini selanjutnya disebut Penawaran Umum Saham.

Penawaran umum saham dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh penjamin pelaksana emisi saham untuk menawarkan dan menjual saham baru kepada masyarakat pada pasar perdana dan akan membeli sisa saham baru yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran yang ditentukan dalam prospectus penawaran umum saham dan formulir pemesanan saham dengan bagiannya yaitu:

PT. Artha Sekuritas dengan bagian penjaminan 5.000.000 saham dengan presentase 50%

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Bapepam dan LK dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam prospectus ini, maka perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam dan LK disertai dengan alasan dan pertimbangan, dan meminta persetujuan dari para pemegang saham perseroan dalam RUPS.

Pendapat hukum dibuat dengan memperhatikan standarpendapat hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku.

Pendapat Hukum

Pendapat Hukum Atas Perseroan

1. Pendirian perseroan telah dilakukan secara sah sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat pendirian perseroan.

2. Tiap-tiap perubahan anggaran dasar perseroan yang dilakukan perseroan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan RI yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar perseroan.

3. Anggaran dasar perseroan yang berlaku pada tanggal pendapat hukum ini; perseroan didirikan berdasarkan akta No. 20 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dihadapan Prisca, SH, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan surat keputusan No. Y.A.5/188/15 tanggal 22 Desember 1978 didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Maret 1979 dengan No. 1015 dan diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 25 Januari 1980, Tambahan No. 45. Berdasarkan akta No. 71 tanggal 22 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Prisca, SH, perseroan meningkatkan modal dasar menjadi Rp. 100.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- dan moda ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No. C2-3595.HT.01.04 TH.93 tanggal 12 Desember. Anggaran dasar perseroan yang berlaku pada saat pernyataan pendaftaran penawaran umum, dilakukan perubahan atas seluruh anggaran dasar perseroan berdasarkan akta No. 114 tanggal 22 Februari 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Prisca, SH dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan surat Keputusan No. c2-4894.HT.01.04 TH.95 tanggal 25 April 1995.

4. Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang berlaku pada tanggal pendapat hukum telah memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang berlaku pada tanggal pernyataan pendaftaran penawaran umum perseroan menjadi efektif telah memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

5. Susunan Pemegang Saham Perseroan yang berlaku pada tanggal pendapat hukum ini berdasarkan Daftar Premegang Saham Perseroan tanggal 9 Mei 1995:

[tabel]

6. Susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal pendaoat hukum ini adalah:

Komisaris : Akbar

Direktur Utama : Abdul

Direktur : Toni

Direktur : Dina

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan akan membentuk Komite Audit sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peratran perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal segera setelah dilaksanakan Penawaran Umum Saham dan Direksi Perseroan telah menunjukkan sekretaris perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.

7. Perseroan telah memiliki izin usaha utama dibidang perdagangan umum dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

8. Perseroan telah memenuhi kewajiban memiliki NPWP serta pemenuhan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan terdapat bukti adanya tunggakan perpajakan yang telah jatuh tempo pembayarannya.

9. Perseroan telah memenuhi kewajiban pendaftaran perusahaan dan memiliki tanda daftar perusahaan yang sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perseroan termasuk sebagai perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP) kepada Department Perdagangan Republik Indonesia dan telah dilaksanakan untuk tahun buku 1994.

10. Harta kekayaan perseroan, Emiten mempunyai aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, berupa tanah dan bangunan, berupa kantor dan show room yang terletak di jalan kesehatan I, Jakarta Pusat.

11. Perseroan telah memenuhi kewajiban berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosia; Tenaga Kerja dan UU No.7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan kewajiban keikutsertaan sebagai jaminan social tenaga kerja, pemenuhan upah minimum propinsi.

12. Perseroan membuat beberapa perjanjian terhadap:

ü Bank BNI, untuk mendapakan fasilitas kredit dengan perjanjian kredit No. 35/025/KI/94 tanggal 21 Desember 1994 sebesar Rp. 2.600.000,-

ü PT. Obor Leasing sebagai lessor dan Sembada Perdana sebagai Lessee terhadap perjanjian sewa guna usaha kendaraan No.ML/94-08872 tanggal 28 Desember 1994 atas 10 unit Toyota Kijang untuk jumlah total Rp. 1.000.000.000,-

ü Kesepakatan kerja bersama antara emiten dengan serikat pekerja seluruh Indonesia pada tanggal 30 Maret 1995.

13. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengubah status menjadi perseroan terbuka dalam rangka penawaran umum saham telah mendapat persetujuan tertulis dahulu dari bank kreditur perseroan yaitu Bank BNI dalam suratnya kepada perseroan No. 10481/GBK/1995 perihal persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar.

14. Pada tanggal pendapat hukum ini, Emiten telah digugat dalam suatu perkara perdata yang terdaftar sebagai perkara No. 158/PDT.G/1994/PN.JKT.Sel. pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT. Para Finance sebagai penggugat terhadap Emiten sebagai Tergugat.

Pendapat Hukum Atas Rencana Penawaran Umum Saham

1. Anggaran dasar perseroan yang berlaku pada saat pernyataan pendaftaran penawaran umum, dilakukan perubahan atas seluruh anggaran dasar perseroan dengan persetujuan para pemegang saham perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, berdasarkan akta No. 114 tanggal 22 Februari 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Prisca, SH dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan surat Keputusan No. c2-4894.HT.01.04 TH.95 tanggal 25 April 1995.

2. Aspek hukum yang tercantum dalam prospectus penawaran umum saham yang akan diterbitkan perseroan telah diperiksa atas perseroan. Informasi aspek hukum yang disajikan dalam preospektus tidak menyesatkan. Anggaran dasar perseroan yang tercantum dalam prospectus merupakan anggaran dasar perseroan yang terakhir dan akan berlaku pada saat perseroan melaksanakan penawaran umum saham.

3. Pada tanggal 9 Mei 1995 perseroan telahmengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada ketua Bapepam sehubungan dengan rencana perseroan untuk menawarkan 5.000.000 sahamnya kepada masyarakat. Dengan harga perdana Rp. 10.000,-. Menyetujui status hukum perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Mengubah nama PT. Sembada Perdana menjadi PT. Sembada Perdana. Tbk.

4. Untuk Penawaran umum saham yang dijamin dengan kesanggupan penuh oleh penjamin pelaksana emisi saham untuk menawarkan dan menjual saham baru kepada masyarakat pada pasar perdana dan akan membeli sisa saham baru yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran yang ditentukan dalam prospectus penawaran umum saham dan formulir pemesanan saham dengan bagiannya yaitu:

PT. Artha Sekuritas dengan bagian penjaminan 5.000.000 saham dengan presentase 50%.

Asumsi, Kualifikasi, dan Pembatasan

Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Kami mewakili kualifikasi dan telah member pendapat hukum dalam rangka penawaran umum saham ini dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal.

2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.

3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia perseroan yang tidak diberikan kepada kami.

Pendapat hukum diberikan denga pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas didalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk didalamnya atau serupa.

2. Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk member penilaian dari aspek perpajakan dan atau komersial atau financial atas suatu transaksi dimana perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atas asset yang terkait.

Demikianlah pendapat hukum kami selaku advokat/konsultan Hukum Pasar Modal yang independen dan tidak terafiliasi dengan perseroan dan kami bertanggung jawab atas pendapat hukum tersebut telah dimuat secara tegas dalam surat ini.

Hormat kami,

Arteri Dahlan Associates

Hany Wulandari, SH.

STTD Bapepam No. 62/STTD-KH/PM/1991

Anggota HKHPM No. 95010

Anggota PERADI No. G.96.10878
Contoh Legal Opinion 4.5 5 Umar A. M. F Kepada Yth. PT. Sembada Perdana Jakarta Melalui Direksi PT. Sembada Perdana ...


Written by

Author at Umar Azmar

Yang tertulis akan selalu abadi, demikian falsafah yang saya anut dan jadikan landasan menulis melalui personal blog ini. Semoga dapat memberi manfaat.

Latest posts by Umar A. M. F (see all)

0 Comments
Fb Comments
Comments :

No comments:

Post a Comment

x

Personal blog yang sedang anda kunjungi ini terus mengupayakan diri untuk berbenah menjadi lebih baik, jangan heran jika pada kunjungan berikutnya anda akan menemukan beberapa atau bahkan mungkin secara keseluruhan perubahan dari blog ini. kritik dan saran anda sangat saya pertimbangkan, silahkan klik tombol feedback yang melayang disebelah kiri layar device anda untuk memberi kritik dan saran.